BERITA BARU
.

Senin, 13 April 2015

Atas Saran DPR, KPU RI Geser Pendaftaran Paslon Kepala Daerah Menjadi Tanggal 26 Juli

Jakarta - Atas catatan Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggeser tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015, Selasa (7/4).

Jika merujuk pada draf Peraturan KPU (PKPU), sedianya pendaftaran bakal calon akan dimulai pada 22 hingga 24 Juli 2015. Kemudian anggota panja memberi saran untuk menggesernya, karena berdekatan dengan hari libur nasional (Idul Fitri 1436 H).

“Untuk pendaftaran dapat digeser beberapa hari menjadi tanggal 26, 27, dan 28 (Juli 2015). Jika 1 Syawal-nya jatuh bertepatan dengan Tanggal 17 Juli, maka Tanggal 26 itu merupakan hari kesepuluh Syawal,” tutur Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik memenuhi undangan RDP Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Penggeseran hari tersebut merupakan hasil optimal yang dapat dilakukan oleh KPU dalam sebuah tahapan, karena dalam membuat regulasi, KPU harus berpedoman kepada Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

“Pengurangan ini tak mudah, terutama pergeseran dari jadwal yang telah dikunci oleh beberapa pasal yang mengikat, dan ini merupakan hasil optimal, setelah kami meng-exercised sedemikian rupa. Jika terjadi penundaan lagi, maka ini bisa merombak (Rancangan PKPU) secara keseluruhan,” lanjutnya.

Mengenai rancangan PKPU tentang pencalonan, saat ini KPU masih dalam proses mengakomodasi saran dan masukan dari anggota panja dalam RDP sebelumnya, sehingga KPU belum dapat menyampaikan detail poin per poin dalam forum tersebut.

“Untuk yang draf kedua, pencalonan, kami sudah mulai bahas, namun demikian karena kami belum selesai membahasnya maka dalam kesempatan ini kami tak bisa sampaikan detail poin per poin,” Jelasnya.

Meski belum dapat menyampaikan secara detail, Ia menegaskan bahwa jika ada hal prinsip yang perlu diperbaiki, KPU pasti akan melakukan perbaikan sesuai dengan ajuan panja pilkada.

“Yang kami bahas adalah hal yang prinsip. Tentang apa yang menjadi ajuan bapak dan ibu pimpinan dan anggota panja telah kami catat, dan hal-hal yang sangat penting untuk diperbaiki, tentu akan ada perbaikan,” tuturnya lebih lanjut.

Terkait draf PKPU yang dapat diterima oleh Panja Pilkada Komisi II DPR RI, KPU berharap PKPU tersebut dapat segera ditetapkan, sehingga peraturan itu bisa dijadikan petunjuk dan pedoman sah oleh penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2015.

“Mohon kiranya kita (KPU) diberi ruang yang cukup untuk mempresentasikan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan konsultasi. Karena kita memiliki jadwal sempit untuk bisa menetapkan hal-hal yang sudah dianggap bisa diterima menjadi satu ketetapan Peraturan KPU dan kemudian dapat dipedomani baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh stake holder lainnya,” ujar dia.

Posting Komentar

 
Copyright © 2015 DENAI DESAIN